( Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi )
Paperkaltim.id, Samarinda - Adanya wacana penutupan sementara alur Sungai Mahakam, karena insiden penabrakan Jembatan Mahakam I Samarinda yang berulang kali terjadi dalam waktu dekat ini, memicu kekhawatiran publik.
Wacana penutupan ini bertujuan untuk keselamatan bersama. Dimana, kejadian berulang ini memicu kekhawatiran publik terhadap stabilitas infrastruktur dan keamanan lalu lintas sungai yang menjadi urat nadi perekonomian di Kalimantan Timur (Kaltim).
Namun demikian, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menilai bahwa gagasan tersebut tidak bisa diambil secara serampangan dan harus dipertimbangkan secara komprehensif.
Reza sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa penutupan alur sungai bukanlah kewenangan pemerintah daerah, melainkan merupakan ranah pemerintah pusat.
"Kewenangan di sisi darat berada di Kementerian PUPR, sedangkan alur sungai berada di bawah kewenangan Kementerian Perhubungan. Kami di DPRD hanya menjalankan fungsi pengawasan dan dapat memberikan rekomendasi, tapi keputusan final tetap pada pemerintah pusat," katanya.
Dalam merespons insiden seperti ini, menurut Reza, ada dua aspek besar yang harus dipertimbangkan dengan hati-hati yaitu keselamatan dan dampak terhadap ekonomi.
Dirinya mengingatkan, bahwa keputusan menutup alur sungai secara menyeluruh bukan hanya menyangkut keamanan fisik semata, tetapi juga dapat menimbulkan kerugian besar bagi negara, pelaku usaha, dan masyarakat lokal.
"Kita tidak boleh gegabah. Kalau alur sungai benar-benar ditutup, bisa timbul kerugian besar. Batu bara yang tertahan di jetty dan ponton bisa rusak atau bahkan terbakar," ujarnya.
Kemudian, menurut Politisi Partai Gerindra itu hal ini, juga bisa berdampak ke persoalan yang lebih luas.
"Negara juga bisa kehilangan potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor strategis ini, dan masyarakat kehilangan pekerjaan di sektor pelayaran, bongkar muat, hingga tambang," jelasnya.
Reza mengakui, kekhawatiran publik terhadap keselamatan jembatan dan lalu lintas sungai adalah hal yang wajar.
Namun, pihaknya menekankan agar pemerintah tidak terjebak pada keputusan populis yang justru menimbulkan keresahan dan kontraproduktif terhadap stabilitas ekonomi daerah dan nasional.
"Kita perlu lihat juga konsekuensi dari penutupan alur sungai tidak hanya berdampak di tingkat lokal atau nasional, tetapi juga berpotensi memengaruhi citra Indonesia di mata dunia internasional," ujar Reza.
Diakhir, dirinya menyebutkan bahwa sementara aparat penegak hukum masih menyelidiki apakah insiden tersebut mengandung unsur kelalaian atau pelanggaran pidana.
"DPRD Kaltim melalui Komisi III menyatakan siap mengawal setiap proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan Sungai Mahakam," tutup dia.
Lebih lanjut, Reza juga mengajak seluruh pihak untuk menahan diri dari mengambil kesimpulan prematur, serta mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna mencari solusi terbaik bagi keselamatan dan keberlangsungan aktivitas di Sungai Mahakam.(*)
Adv/DPRDKaltim
