Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel.
Paperkaltim.id, SAMARINDA - Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menjelang pertengahan tahun anggaran 2025. Kembali meninjau dan merevisi jadwal kegiatan legislatif untuk periode awal Mei hingga akhir Juni mendatang.
Hal tersebut di sampaikan dalam rapat Banmus bersama Sekretariat DPRD Kaltim yang berlangsung pada hari Selasa 29 April 2025.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menyampaikan bahwa revisi jadwal ini merupakan bagian dari upaya untuk menyesuaikan program kerja legislatif dengan dinamika dan kebutuhan di lapangan.
Mengingat jadwal yang digunakan sebelumnya adalah hasil penyusunan dari tahun 2024. Jadi perlu mengikuti kebutuhan di lapangan saat ini.
"Jadwal yang sedang kita bahas hari ini sebenarnya sudah disusun sejak tahun lalu. Namun tentu saja, dalam pelaksanaannya di tahun berjalan, bisa saja muncul kebutuhan baru, dinamika politik, ataupun penyesuaian agenda penting lainnya. Maka, revisi perlu dilakukan agar kegiatan kita tetap relevan dan efektif," kata Ekti sapaan akrabnya.
Dirinya menyebutkan, bahwa keterlibatan aktif seluruh elemen di Sekretariat DPRD Kaltim sangat penting dalam proses penyusunan dan revisi jadwal kegiatan.
Diskusi dan masukan dari para pejabat sekretariat, lanjut Ekti, akan membantu DPRD dalam menyusun jadwal yang lebih realistis dan operasional.
"Kepada seluruh teman-teman yang ada di Sekretariat DPRD Provinsi Kaltim, penyusunan agenda kerja ini harus kita diskusikan dengan baik. Jangan sampai ada kegiatan yang tumpang tindih atau tidak efektif. Jika memang ada perubahan, mari kita lakukan secara terbuka dan terukur," sambung dia.
Selain membahas penyesuaian waktu pelaksanaan kegiatan komisi, alat kelengkapan dewan, dan kunjungan kerja, rapat ini juga menyoroti perlunya penyusunan agenda yang terintegrasi antara kegiatan pengawasan, pembahasan rancangan peraturan daerah (Ranperda), hingga kegiatan reses dan kunjungan dapil oleh para anggota dewan.
Dirinya berharap, revisi jadwal ini mampu memastikan seluruh agenda legislatif berjalan optimal, baik dalam fungsi legislasi, pengawasan, maupun anggaran, seiring meningkatnya kebutuhan pelayanan dan akuntabilitas publik di tahun politik menjelang Pemilu 2025.(*)
