Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti
Paperkaltim, Samarinda - Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, mengingatkan pentingnya dukungan infrastruktur yang memadai dan peningkatan kualitas tenaga pendidik dalam menyukseskan program pendidikan gratis "Gratispol".
Dirinya menyebutkan, setelah peluncuran program "Gratispol" yang merupakan bagian dari komitmen kepala daerah (Gubernur Kaltim) ini, untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat.
"Program Gratispol ini merupakan langkah besar yang harus didukung dengan infrastruktur yang kuat dan tenaga pendidik berkualitas, agar manfaatnya dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Tanpa sarana dan prasarana yang mendukung, semangat program ini tidak akan mampu menjangkau sasaran dengan optimal," ujar Damayanti.
Politisi Perempuan dari Fraksi PKB ink, mengutip UUD 1945 yang menegaskan bahwa pendidikan adalah hak setiap anak bangsa.
"Kita tidak boleh menjadikan program ini sekadar seremonial. Harus ada keberlanjutan agar masyarakat benar-benar merasakan dampak positif dari kebijakan ini," tambahnya.
Program Gratispol mencakup enam layanan utama, antara lain: pendidikan gratis hingga jenjang S3, layanan kesehatan gratis, penyediaan seragam sekolah gratis, akses internet gratis di desa, pembebasan biaya kepemilikan rumah, serta pembiayaan perjalanan ibadah bagi penjaga rumah ibadah.
Damayanti juga menekankan bahwa perhatian harus diberikan pada pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan program ini.
"Bila mutu pendidikan tidak ditingkatkan, maka meski pendidikan gratis, dampaknya tidak akan optimal. Kita ingin program ini menjadi solusi nyata dalam upaya mencapai visi Indonesia Emas," jelasnya.
Dengan komitmen anggaran yang besar dan kolaborasi lintas sektor, program Gratispol diharapkan dapat menjadi tonggak perubahan yang berarti dalam dunia pendidikan di Kalimantan Timur.
Namun, seperti yang diingatkan oleh Damayanti, tantangan terbesar tetap terletak pada kualitas pendidikan dan pemerataan akses bagi seluruh lapisan masyarakat.(*)
