( Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas'ud )
Paperkaltim.id, Samarinda - Dalam upaya menyalurkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tegaskan pembangunan daerah harus berjalan seiring dengan visi-misi kepala daerah terpilih.
Maka itu, Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, menyampaikan Panitia Khusus (Pansus) Pokok-pokok Pikiran (Pikir) DPRD Kaltim telah merampungkan draf usulan yang akan disesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2024-2029.
"Meskipun penyusunan draf telah selesai, proses finalisasi tetap menunggu penyesuaian dengan RPJMD Gubernur Kaltim baru," katanya.
Dia menjelaskan, bahwa Pokir DPRD Kaltim merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat yang kemudian diklasifikasikan ke dalam 18 dari 46 perangkat daerah di lingkup Pemprov Kaltim.
"Tapi, arah kebijakan saat ini bisa mengalami perubahan tergantung pada prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RPJMD gubernur," jelas Hasanuddin Mas'ud yang sering dipanggil Hamas.
Kemudian, Hamas juga menyebutkan bahwa usai ditetapkannya RPJMD akan disusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang menjadi dasar dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025.
"Jadi RPJMD ditetapkannya dulu, baru setelah itu KUA disepakati, baru APBD diketuk," ujarnya.
Dengan draf Pokir yang saat ini telah rampung, Hamas menyampaikan, DPRD Kaltim berharap agar usulan masyarakat dapat terakomodasi dalam program kerja pemerintah daerah.
"Sehingga pembangunan di Kaltim dapat lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," tutupnya.(*)
Adv/DPRDKaltim
