Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin.
Paperkaltim.id, SAMARINDA - Kebijakan efisiensi anggaran yang di berlakukan oleh pemerintah pusat, membuat masyarakat khawatir akan dampak negatif yang diterima, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan di Kalimantan Timur (Kaltim).
Kekhawatiran masyarakat ini, dijawab oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, yang menyampaikan bahwa pemerintah telah menjamin kedua sektor vital itu, tidak akan mengalami potongan anggaran.
Untuk itu, pihaknya memastikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran ini tidak akan mempengaruhi kualitas dan kontinuitas layanan pendidikan dan kesehatan yang diterima masyarakat.
"Pemerintah pusat sudah menyampaikan bahwa anggaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan tidak akan dipotong. Ini adalah prioritas, dan kita pastikan bahwa masyarakat tidak akan terpengaruh oleh kebijakan ini," kata Fuad sapaan akrabnya.
Kemudian, dirinya menjelaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan lebih fokus pada pengurangan kegiatan yang dianggap tidak memberikan dampak signifikan dan cenderung berulang-ulang.
Sebagai contoh, kegiatan-kegiatan seperti forum diskusi kelompok (FGD), seminar, dan perjalanan dinas yang tidak selalu memberikan hasil yang maksimal dalam hal peningkatan kinerja pemerintah dan pelayanan publik.
"Kegiatan-kegiatan yang berulang dan tidak berdampak langsung, seperti FGD dan seminar, dan perjalanan dinas tentu bisa dikurangi," ucap dia.
Lebih lanjut, kata Fuad, efisiensi yang dimaksud ialah untuk kegiatan yang manfaatnya tidak terlalu besar.
"Efisiensi ini lebih ditujukan untuk kegiatan yang manfaatnya tidak terlalu besar. Tujuannya adalah agar anggaran bisa dialihkan untuk kegiatan yang lebih produktif," tukasnya.
Oleh karena itu, Fuad mengatakan, agar masyarakat di Kalimantan Timur tidak perlu khawatir mengenai pengurangan anggaran untuk dua sektor tersebut.(*)
