( Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zuhri )
Paperkaltim.id, Samarinda - Di tengah penyelidikan kasus tambang ilegal penyerobotan lahan di Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman, terjadi Pergantian pucuk pimpinan di tubuh Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Gakkum LHK).
Hal ini menimbulkan beragam respons dari publik. Dimana, isu ini menjadi semakin kompleks mengingat proses penegakan hukum yang sedang berlangsung belum membuahkan hasil konkret.
Peristiwa ini juga mendapatkan respon dari Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zuhri, menilai bahwa rotasi pejabat dalam institusi pemerintahan, termasuk Gakkum LHK, merupakan hal yang wajar dan bisa saja merupakan bagian dari strategi organisasi yang telah dirancang sebelumnya.
Namun, dirinya tidak menampik bahwa mutasi ini memicu kekhawatiran mengenai keberlanjutan proses hukum dan integritas penyelidikan terhadap aktivitas perambahan hutan yang telah lama menjadi sorotan.
"Sejumlah pihak mempertanyakan apakah rotasi pejabat ini akan mempengaruhi objektivitas dan konsistensi penanganan kasus tambang ilegal yang telah merusak kawasan konservasi penting di Kalimantan Timur," kata Sarkowi.
"Pergantian ini mungkin memang sudah dijadwalkan sejak lama. Bisa juga sebagai bagian dari upaya menjaga netralitas dan objektivitas dalam proses hukum. Tapi tetap saja, timing-nya sangat sensitif," sambung dia.
Menurutnya, dalam situasi di mana kepercayaan publik sedang diuji. Kemudian, terjadinya perubahan struktur kepemimpinan bisa memunculkan asumsi liar jika tidak disertai dengan transparansi dan komunikasi yang memadai.
Maka dari itu, pihaknya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Gakkum, baik secara internal oleh Kementerian LHK, maupun dari pihak eksternal seperti DPR dan lembaga pengawasan lainnya.
"Jadi yang terpenting saat ini adalah proses penegakan hukumnya tetap berjalan secara profesional dan tidak terpengaruh oleh pergantian pejabat. Evaluasi kinerja Gakkum harus dilakukan secara objektif dan terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik," pungkas Sarkowi.(*)
Adv/DPRDKaltim
