Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim): Fuad Fakhruddin
SAMARINDA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Fuad Fakhruddin, mengungkapkan keprihatinannya atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan gas yang terjadi di beberapa daerah di wilayah Kaltim. Menurutnya, kondisi ini tidak seharusnya terjadi di provinsi yang dikenal kaya akan sumber daya energi.
Fuad menegaskan bahwa masyarakat Kaltim tidak seharusnya menghadapi kesulitan dalam mendapatkan akses energi. Ia mempertanyakan apa yang salah dalam sistem distribusi nasional hingga menyebabkan keterlambatan atau kelangkaan pasokan BBM dan gas, padahal dalam ketentuan distribusi seharusnya tidak ada kendala berarti.
"Masyarakat yang seharusnya tidak mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan bakar malah dihadapkan pada kelangkaan. Ini tentunya menjadi pertanyaan besar bagi kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi dalam proses distribusi energi ini?" ujarnya.
Ia melihat bahwa situasi ini bisa dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi besar-besaran terhadap sistem distribusi energi nasional, khususnya di Kaltim. Menurut Fuad, kelangkaan ini harus menjadi titik balik menuju sistem distribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.
"Harapan kami, dengan adanya sorotan lebih dalam, Kaltim yang dikenal dengan berbagai kegiatan energi tidak lagi mengalami kelangkaan BBM atau gas," tambahnya.
Fuad juga menyoroti kemampuan ekonomi masyarakat Kaltim yang menurutnya cukup tinggi. Ia menyebut banyak warga mampu membeli BBM berkualitas tinggi seperti Pertamax, namun justru dihadapkan pada kondisi kelangkaan yang ironis. Hal ini menurutnya menjadi indikator bahwa ada yang tidak beres dalam sistem distribusi dan perlu investigasi menyeluruh.
"Persoalan ini sangat penting, agar masyarakat Kaltim bisa menikmati hak-hak mereka dengan adil. Kami berharap ada investigasi yang mendalam dan tindakan yang konkret agar masalah kelangkaan ini tidak terjadi lagi," tegasnya.
Fuad menutup dengan menegaskan pentingnya langkah konkret dari pemerintah dan pihak terkait, termasuk audit distribusi energi, untuk menjamin bahwa akses terhadap energi bisa didapatkan secara merata dan berkelanjutan di seluruh Kaltim.
