Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), M. Husni Fahruddin.
Paperkaltim.id, SAMARINDA - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), M. Husni Fahruddin, menyoroti kondisi lalu lintas di Sungai Mahakam yang dinilai sudah sangat berantakan.
Pernyataan ini didukung, dengan terjadinya dua insiden penabrakan Jembatan Mahakam I dalam tiga bulan terakhir, yang mengakibatkan rusaknya pilar jembatan.
Akibat hal tersebut, Husni Fahruddin sapaan akrabnya, menyampaikan bahwa DPRD Kaltim akan mewacanakan pembentukan peraturan daerah (perda) yang akan digulirkan.
"Dimana perda ini mengatur tata kelola sungai yang tak abai dan mengedepankan keselamatan warga," kata Husni Fahruddin.
Kemudian, dirinya mengatakan bahwa seluruh aktivitas di atas sungai tidak memiliki kontribusi berarti untuk daerah.
"Gak ada Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didapat," ujar Ketua Fraksi Golongan Karya (Golkar) itu.
Padahal, berbagai kapal lalu lalang yang melintas di Mahakam mengangkut hasil alam dari Kaltim seperti batubara atau kayu.
"Hasil alam diambil, alur sungai dikelola pusat. Kaltim dapat apa," ucap Husni Fahruddin kecewa.
Dirinya menyebutkan, jika alur sungai bisa dikelola langsung daerah, maka PAD yang masuk ke kas daerah bisa jauh lebih besar dan membuat pembangunan daerah lebih masif.
Pihaknya pun berencana untuk mengadukan hal ini ke Kementerian Perhubungan membahas nasib Jembatan Mahakam I dan Sungai Mahakam.
"Kalau bisa dikelola oleh daerah saja," tukas Husni Fahruddin.
Sebab, dirinya mengaku, inisiasi itu muncul lantaran dewan melihat pemegang kunci jasa kemaritiman di Kaltim, KSOP atau Pelindo tidak maksimal pengelolaan tersebut. Dua insiden dalam tiga bulan, sebut Husni Fahruddin, menjadi buktinya.(*)
