Muhammad Husni Fahruddin, anggota Komisi II DPRD Kalimantan Timur.
Paperkaltim.id, Samarinda - Tahun 2025 diawali dengan skandal besar di Kalimantan Timur. Kejaksaan Tinggi Kaltim (Kejati Kaltim) mengungkap dugaan korupsi dalam pengelolaan keuangan Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera (BKS) periode 2017-2020. Kasus ini ditaksir merugikan negara hingga Rp 21,2 miliar.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Muhammad Husni Fahruddin, mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) guna mengevaluasi kinerja Perusda. Ia menilai bahwa Pemprov Kaltim sudah menggelontorkan dana besar, tetapi hasil yang diperoleh tidak sesuai harapan.
"Kita akan lakukan evaluasi menyeluruh. Jika perlu, kita bekukan dan tarik modalnya. Lebih baik uang itu disimpan di bank yang keuntungannya jelas daripada dikelola Perusda yang tidak menghasilkan," tegasnya.
Dalam ranah hukum, DPRD Kaltim menyerahkan sepenuhnya proses penanganan kepada kejaksaan. Fraksi Golkar pun mendukung langkah tegas terhadap pihak yang terbukti bersalah.
"Kami akan memanggil BKS dalam waktu dekat untuk meminta klarifikasi," imbuhnya.
Saat ini, wacana pembentukan pansus masih dalam tahap awal. Namun, Husni memastikan bahwa pansus tersebut akan fokus pada evaluasi aset dan kinerja Perusda.
"Dana rakyat harus digunakan dengan jelas dan transparan. Jangan sampai keuntungan hanya dinikmati oleh segelintir orang," tambahnya.
DPRD Kaltim kini tengah mengidentifikasi Perusda lain yang dinilai tidak produktif. Jika ditemukan indikasi merugikan, langkah pembekuan dan penarikan modal akan segera dilakukan.
"Data sudah kami pegang. Kami akan mengambil tindakan tegas jika terbukti ada penyimpangan. Jika perlu, kami laporkan ke aparat penegak hukum (APH)," pungkasnya.
Kasus ini menjadi momentum penting dalam pembenahan BUMD Kaltim. Publik menanti langkah konkret, bukan sekadar janji.
Sumber : https://kaltim.tribunnews.com/2025/02/09/dprd-kaltim-akan-bentuk-pansus-perusda-jika-tidak-beri-manfaat-pad-akan-revitalisasi-dan-evaluasi
