Foto: Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud.
SAMARINDA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas'ud, menegaskan komitmennya untuk mendukung penuh program pendidikan gratis atau gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kaltim.
Pernyataan tersebut disampaikan di sela-sela agenda Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) guna menyusun rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025/2029 yang berlangsung di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim.
Hasanuddin Mas'ud menilai bahwa program pendidikan gratis ini merupakan langkah strategis dalam menjawab kebutuhan masyarakat akan akses pendidikan yang lebih baik.
Program ini selaras dengan upaya kita mendukung RPJMD nasional yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, ujar Hasanuddin dengan tegas.
Walaupun mendukung penuh inisiatif pendidikan tersebut, Hasanuddin tidak menutup mata terhadap tantangan yang dihadapi, terutama terkait dengan penurunan Dana Bagi Hasil (DBH) yang diperkirakan mengalami penurunan signifikan pada tahun anggaran 2026 mendatang.
Yang jadi masalah adalah penurunan fiskal kita, dana bagi hasil menurun dari 20 sekian menjadi 18 triliun untuk murni 2026, tuturnya.
Ia menjelaskan, penurunan DBH ini akan berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam membiayai berbagai program, termasuk pendidikan gratis, mengingat dana tersebut harus dibagi untuk sepuluh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Oleh karena itu, langkah efisiensi menjadi kunci untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik yang kami jalankan, imbuh Hasanuddin.
Dalam konteks ini, Hasanuddin juga menyoroti proyeksi anggaran perubahan tahun 2025 yang menunjukkan adanya tren penurunan.
Saya kira nanti akan turun. Tapi kita lihat nanti. Ini kan hanya sementara. Saya optimis bahwa situasi fiskal dapat membaik ke depannya, tuturnya memberi harapan.
Musrenbang yang dihadiri oleh Gubernur Rudi Mas'ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini menandai langkah awal konsolidasi lintas sektor untuk perencanaan pembangunan jangka menengah.
Pemerintah Provinsi mengusung lima pendekatan utama dalam RPJMD baru, yaitu pendekatan teknokratik, politik, partisipatif, top-down, dan bottom-up.
Meskipun tantangan fiskal membayangi, komitmen terhadap pendidikan gratis tetap menjadi sorotan utama dalam menetapkan arah prioritas pembangunan daerah ke depan.
Dukungan Hasanuddin Mas'ud terhadap program gratispol menunjukkan keseriusan DPRD Kaltim dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat.(*)
