Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud
SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menanggapi dengan meningkatnya kasus perundungan dan pertikaian di lingkungan sekolah dasar hingga sekolah menengah di Samarinda.
Hal ini, menurut Hasanuddin Mas’ud yang akrab disapa Hamas telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam di kalangan masyarakat. Dirinya menggarisbawahi pentingnya perhatian serius dari berbagai pihak untuk menangani masalah ini.
Meskipun hingga saat ini belum ada laporan resmi yang masuk ke DPRD dari dinas pendidikan, sekolah, maupun orangtua, Hamas menekankan bahwa kita tidak dapat menunggu situasi semakin parah.
"Harus ada langkah antisipatif untuk menangani fenomena ini," ujar Hamas dalam pernyataannya.
Mengamati berbagai pendekatan yang telah diterapkan di luar daerah, Hamas menjadikan program pembinaan siswa bermasalah di Jawa Barat sebagai salah satu contoh.
Program tersebut melibatkan penempatan sementara siswa bermasalah di barak militer. Namun, ia menekankan bahwa setiap solusi harus didasarkan pada kajian matang yang sesuai dengan konteks sosial dan budaya Kalimantan Timur.
"Saya pribadi justru punya ide, jangan hanya meniru apa yang dilakukan di Jawa Barat. Kita perlu pendekatan yang sesuai dengan kondisi sosial dan budaya kita di Benua Etam," tegasnya.
Hamas menambahkan bahwa penanganan perundungan memerlukan keterlibatan semua pemangku kepentingan, termasuk orangtua, guru, dan lembaga pemerhati pendidikan.
"Kita butuh masukan dari bawah dan bukan sekadar mengadopsi program dari luar. Jika tidak sesuai dengan kondisi kita, justru bisa menjadi bumerang." imbuhnya.
Hingga kini, DPRD Kaltim belum membahas bentuk penanganan spesifik terkait kasus perundungan di sekolah. Namun, Hamas memastikan bahwa pihaknya terbuka terhadap usulan masyarakat dan siap menindaklanjuti jika diperlukan.
Ia juga percaya bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim memiliki rencana tersendiri dalam menangani kasus-kasus kekerasan di lingkungan pendidikan.
"Pemerintah provinsi pasti punya langkah tersendiri. Tugas kita di DPRD adalah mengawasi dan mendorong agar kebijakan itu benar-benar menyentuh akar persoalan," ungkapnya.
Dengan ini, dirinya dan DPRD Kaltim mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan sehat bagi anak-anak Kaltim.
"Kerja sama semua pihak sangat diperlukan untuk mengatasi masalah yang semakin meresahkan ini," tutupnya.(*)
