Ilustrasi Bisnis Monyet
Paperkaltim.id, Jakarta – Dalam dunia bisnis dan keuangan, istilah "monkey business" sering digunakan untuk menggambarkan praktik tidak jujur, manipulatif, atau bahkan ilegal. Frasa ini memiliki konotasi negatif dan kerap dikaitkan dengan tindakan yang menyalahi aturan atau merugikan pihak lain. Namun, di luar konteks ekonomi, istilah ini juga dapat merujuk pada perilaku main-main atau keisengan tanpa tujuan serius.
Secara harfiah, "monkey business" berasal dari bahasa Inggris dan pertama kali digunakan dalam sastra pada abad ke-19. Kamus Merriam-Webster mendefinisikan istilah ini sebagai "tindakan curang, kejahatan kecil, atau perilaku yang tidak serius." Dalam dunia bisnis, istilah ini lebih merujuk pada aktivitas yang tidak transparan atau bahkan berbau penipuan.
Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Budi Santoso, menjelaskan bahwa "monkey business" sering dikaitkan dengan berbagai praktik bisnis yang meragukan. "Istilah ini kerap digunakan untuk menggambarkan aktivitas yang tidak sesuai dengan etika bisnis atau bahkan melanggar hukum, seperti pencucian uang, manipulasi pasar, hingga penggelapan dana perusahaan," ujarnya.
Salah satu contoh nyata dari praktik "monkey business" adalah skandal keuangan di berbagai perusahaan besar, seperti kasus Lehman Brothers pada 2008, di mana perusahaan menggunakan praktik akuntansi kreatif untuk menyembunyikan utang mereka. Hal ini berujung pada krisis finansial global yang berdampak besar pada ekonomi dunia.
Meski demikian, dalam penggunaan sehari-hari, istilah ini juga bisa berarti sesuatu yang lebih ringan, seperti keisengan dalam lingkungan kerja atau perilaku tidak serius dalam organisasi. Namun, dalam dunia bisnis dan keuangan, "monkey business" hampir selalu merujuk pada tindakan yang berpotensi merugikan pihak lain.
Budi Santoso menambahkan bahwa penting bagi pelaku bisnis dan investor untuk memahami serta mewaspadai praktik "monkey business" ini agar tidak terjebak dalam transaksi yang merugikan. "Regulasi yang ketat dan pengawasan dari otoritas keuangan sangat diperlukan untuk menekan praktik semacam ini," tutupnya.
