
Paperkaltim.id, Tenggarong â Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Ing Martadipura, Kantor Bappeda Kukar, Selasa (22/4/2025).
Isu inklusivitas sosial menjadi sorotan utama dalam forum strategis tersebut. Bupati Kukar, Edi Damansyah, menyampaikan bahwa arah pembangunan tahun depan harus menyentuh seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
âKita tidak ingin ada warga yang tertinggal dari pembangunan hanya karena keterbatasan fisik atau sosial. Fasilitas umum yang inklusif dan aksesibilitas yang merata harus menjadi prioritas,â tegas Bupati Edi.
Selain fokus pada konektivitas antarwilayah dan ketahanan pangan, forum Musrenbang juga menggarisbawahi minimnya infrastruktur ramah disabilitas. Usulan peningkatan sarana seperti trotoar ramah kursi roda serta layanan publik yang lebih adaptif mengemuka dari sejumlah peserta forum.
Musrenbang RKPD 2026 ini turut menghadirkan diskusi tematik lanjutan sebagai bentuk pendalaman terhadap isu-isu prioritas. Hal ini bertujuan agar forum perencanaan tidak sekadar menghasilkan daftar kegiatan, tetapi juga mampu merumuskan kebijakan yang relevan dan berbasis kebutuhan masyarakat.
âSinergi antarpemerintah harus ditindaklanjuti dengan aksi. Ini bukan hanya soal anggaran, tapi soal keberpihakan kepada mereka yang paling membutuhkan,â tambah Edi.
Bupati Kukar menekankan bahwa dokumen RKPD 2026 harus menjadi panduan kerja nyata yang implementatif dan berdampak, bukan hanya sekadar formalitas administratif.
Dengan pendekatan partisipatif, Pemkab Kukar berharap rencana pembangunan 2026 benar-benar mencerminkan aspirasi masyarakat, sekaligus menjawab tantangan sosial secara menyeluruh dan berkeadilan.
(Adv/DiskominfoKukar)