Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim): Hasanuddin Mas'ud (Hamas)
SAMARINDA - Kegiatan Ship-to-Ship (STS) di Muara Berau, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda itu, dinilai tidak memberikan kontribusi signifikan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Timur (Kaltim).
Kritik ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas'ud (Hamas), usai pihaknya melakukan pendalaman terhadap operasional pelabuhan terapung itu, yang selama ini diketahui menjadi salah satu lokasi alih muat barang terbesar di kawasan Asia Tenggara.
Hamas sapaan akrabnya, mengungkapkan rasa herannya atas nihilnya pemasukan PAD dari aktivitas STS di Muara Berau, padahal dari sisi operasional, kegiatan ini memiliki omzet besar dan volume perdagangan yang tinggi.
"Saya heran, kenapa STS yang termasuk salah satu pelabuhan terapung terbesar di Asia Tenggara ini tidak menghasilkan satu rupiah pun untuk PAD Kaltim," katanya.
Pasalnya, menurut pengamatannya, bahwa kegiatan STS di Muara Berau memiliki peran penting dalam sistem logistik nasional, khususnya untuk alih muat barang antar kapal di perairan lepas pantai.
"Dimana, aktivitas ini biasanya melibatkan kapal-kapal besar, baik domestik maupun internasional, yang melakukan transfer muatan batu bara dan komoditas lain dari kapal pengangkut ke kapal pembawa lanjutan untuk ekspor," beber Hamas.
Namun, lanjut Hamas, fakta di lapangan menunjukkan, kegiatan ekonomi berskala besar tersebut belum memberikan timbal balik ekonomi yang adil bagi Kaltim sebagai daerah yang menjadi lokasi operasional.
Politikus dari fraksi Golkar itu bahkan mengaku kecewa atas lemahnya pengaturan dan regulasi yang ada, dinilai terlalu sentralistik dan minim peran pemerintah daerah.
"Selama ini semua pengaturan STS hanya berdasarkan regulasi dari Kementerian Perhubungan. Tidak ada satu pun rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang menjadi dasar pelaksanaannya," tegasnya.
Untuk itu, Hamas menegaskan pentingnya keterlibatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) dalam perumusan kebijakan.
"Dan perlu juga regulasi turunan berbentuk peraturan daerah (Perda) agar kegiatan STS tidak hanya menguntungkan pihak operator, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi daerah," tutup dia.(*)
