Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi.
Paperkaltim, Samarinda - Kejadian longsor yang terjadi dipintu keluar terowongan baru pada 12 Mei 2025 lalu, menimbulkan keraguan akan kemampuan proyek infrastruktur dalam mengatasi masalah kemacetan yang selama ini menjadi keluhan publik, terutama hanya beberapa waktu setelah terowongan tersebut resmi dibuka.
Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), Subandi, menyatakan keprihatinan yang mendalam terkait terjadinya longsor di pintu keluar terowongan baru Samarinda.
"Dari laporan yang saya terima dan melihat kondisi longsor yang hanya mengenai lapisan atas, perbaikan tetap harus segera dilakukan," tegas Subandi.
Ia menekankan bahwa tindakan cepat sangat penting untuk memastikan keselamatan masyarakat pengguna jalan. Kejadian longsor ini menciptakan kekhawatiran akan potensi longsor susulan serta kejadian serupa di masa depan.
"Demi keselamatan masyarakat, saya meminta dilakukannya pengecekan menyeluruh untuk mencegah potensi longsor susulan. Pengecekan di beberapa titik lain yang rawan harus dilakukan agar kejadian ini tidak terulang," kata Subandi.
Mengikuti perkembangan situasi pasca-longsor, Subandi mendesak Pemerintah Kota Samarinda untuk segera menindaklanjuti dan mendeteksi potensi longsor susulan.
Ia menyerukan agar langkah-langkah yang diperlukan diambil untuk meningkatkan keamanan infrastruktur, sehingga masyarakat dapat merasa aman saat menggunakan fasilitas tersebut.
"Pemkot Samarinda harus segera menindaklanjuti ini dan melaksanakan pengecekan yang intensif," terangnya.
Subandi juga berharap kerusakan yang terjadi akibat longsor ini hanya bersifat superficial dan segera diperbaiki.
"Yang terpenting adalah keselamatan semua pihak. Kami semua berharap kerusakan yang ada dapat segera diatasi," jelasnya lebih lanjut.
Diakhir pernyataannya, Subandi menegaskan bahwa prioritas utama harus selalu mengedepankan keselamatan dan kenyamanan masyarakat.
"Sebagai wakil rakyat, kami DPRD Kaltim khususnya Komisi III, berkomitmen untuk terus mengawasi perkembangan situasi ini dan mendorong setiap upaya yang dapat memastikan keamanan infrastruktur demi kepentingan publik," pungkasnya.(*)
