Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim): H. Baba
SAMARINDA - Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), mengingatkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim untuk tetap fokus dan seruis dalam menyikapi mekanisme Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026.
Pasalnya, siklus tahunan pada Pendaftaran PPDB yang selalu diwarnai tantangan, dengan persoalan klasik seputar keterbatasan daya tampung sekolah negeri di dua kota besar, Balikpapan dan Samarinda, menjadi sorotan utama.
Hal ini disampaikan, Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, menekankan bahwa pola permasalahan ini terus berulang dari tahun ke tahun tanpa ada penyelesaian yang signifikan.
"Setiap tahun kita menghadapi hal yang sama. Dimana, PPDB selalu menjadi polemik besar karena jumlah sekolah negeri yang ada belum mampu menampung lonjakan jumlah pendaftar, khususnya di kota-kota besar," katanya.
Tak dapat dipungkiri, dirinya juga memahami bagaimana para orang tua rela berjuang keras demi memastikan anak-anak mereka memperoleh pendidikan yang layak, serta tekanan berat yang dirasakan oleh jajaran Disdikbud setiap musim PPDB tiba.
Kemudian, dirinya memberi contoh situasi di Balikpapan, H. Baba mengungkapkan bahwa hingga saat ini, kota tersebut hanya mampu menampung sekitar 51 persen dari total pendaftar di sekolah negeri.
"Kondisi ini diperparah dengan adanya kecamatan seperti Balikpapan Tengah yang hingga kini belum memiliki satu pun SMA atau SMK negeri. Ini bukan lagi soal kualitas pendidikan, tetapi persoalan kuantitas. Kita butuh lebih banyak sekolah baru," ungkapnya.
Oleh karena itu, menurut H. Baba, pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) harus dipercepat dan tidak boleh lagi sekadar menjadi wacana dalam perencanaan
Samarinda dengan Kota Balikpapan, permasalahan di Samarinda memang tampak berbeda namun tidak kalah kompleks. Secara kapasitas, daya tampung sekolah di kota ini sudah lebih memadai.
Namun, fenomena penumpukan pendaftar di sejumlah sekolah unggulan terus menjadi masalah. Orang tua murid cenderung hanya mengejar sekolah-sekolah yang berlabel favorit, menciptakan ketidakseimbangan yang berulang.
"Padahal, jika mutu pendidikan merata di semua sekolah, orang tua tidak perlu memaksakan anak-anak mereka masuk hanya ke beberapa sekolah tertentu," pungkas H. Baba.
Untuk itu, dirinya menegaskan bahwa pemerataan kualitas pendidikan merupakan solusi jangka panjang untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adil dan merata.(*)
